Saat ber
Turut bersama rombongan Deputi Menko Polhukam diantaranya Brigjen Pol Cosmas Lembang dan staf lainnya.
Menurut mantan Kapuspen TNI itu, suhu politik, penegakan hukum dan keamanan harus tetap berjalan sesuai aturan, terutama menjelang digelarnya Pilkada di 23 Kabupaten/Kota di Sumut pada Desember 2015 mendatang.
"Ada 23 kabupaten dan kota yang akan menggelar Pilkada secara serentak pada Desember mendatang. Untuk itu, suhu politik, penegakan hukum dan keamanan di Sumut harus tetap kondusif, agar pelaksanaan Pilkda berjalan lancer," ujar Iskandar.
Dalam diskusi, Iskadar juga menggali sejumlah informasi terkait program andalan Pemeritahan Jokowi-JK yakni memaksimalkan pembangunan insfrastruktur, maritime, energi dan pangan.
Pembangunan di Sumut diharapkan sejalan dengan program pemerintah pusat agar roda ekonomi bergerak seperti apa yang diharapkan.
Tidak lupa Iskandar menyinggung masalah pembebasan lahan dan kawasan hutan untuk mendorong laju pembangunan.
"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus bijak dalam mengelola lahan yang ada demi swasembada pangan dan kesejahteraan rakyat. Jika ada kawasan hutan yang harus dimanfaatkan demi mendorong laju pembangunan, sebaiknya berkoordinasi dengan pusat," pesan Iskandar.
Sementara Wagub Sumut Tengku Erry Nuradi menyatakan, Pemprov Sumut terus mendorong 33 Kabupaten/Kota untuk melakukan pembangunan insfrastruktur di daerahnya masing-masing. Infrastruktur yang baik akan berdampak positif bagi masyarakat.
"Saya dalam kunjungan ke Kabupaten/Kota, selalu mendorong Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan potensi yang ada, terutama potensi maritim, energi dan pemanfaatan lahan untuk mendukung program swasembada pangan," ujar Erry.
Bahkan, Pemprov Sumut merangkul sejumlah pihak seperti Kodam I/BB, BUMN, PTPN, BUMD, dan sejumlah perusahaan swasta untuk memanfaatkan lahan tidur untuk ditanami dengan berbagai tanaman dengan nilai ekonomis tinggi.
"Pemanfaatan lahan tidur itu diharapkan dapat mendorong Sumut swasembada pangan," tambah Erry. [rez|ded]
Tidak ada komentar